Bandung, 9 Desember 2024 – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui Humas UPI menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Layanan Terpadu yang dihadiri oleh seluruh unit kerja di lingkungan UPI, termasuk direktorat, biro, hingga fakultas. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Workshop ini menghadirkan narasumber ahli, Dinna Handini yang merupakan Wakil Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yang berbagi wawasan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI). Dinna Handini menyoroti pentingnya penerapan layanan terpadu sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik, khususnya di pendidikan tinggi.
Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia, UPI telah menunjukkan komitmen terhadap penerapan Zona Integritas. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), menjadi percontohan dalam implementasi RB dan ZI di lingkungan UPI. Keberhasilan ini menjadi pemacu semangat bagi fakultas lain dan unit kerja di UPI untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.
Sekretaris Universitas (SU) UPI menegaskan bahwa penerapan reformasi birokrasi dan layanan terpadu sudah menjadi bagian dari rencana jangka panjang universitas, sebagaimana tercantum dalam Kebijakan 6 di Rencana Strategis 2021-2025, yang menyebutkan bahwa UPI bertujuan “mewujudkan tata kelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi terintegrasi.”
Melalui koordinasi dengan SU, Humas UPI senantiasa menghadirkan program-program berkenaan dengan pelayanan terpadu. Melalui kegiatan ini juga diharapkan konsistensi membangun pelayanan publik yang prima akan terwujud.
“Kami berharap melalui workshop ini, seluruh unit kerja UPI dapat memahami esensi layanan terpadu dan melanjutkan transformasi dalam memberikan layanan publik yang lebih baik,” ujar Kepala Humas UPI.
Melalui workshop ini, peserta dibekali pengetahuan dan strategi untuk menghadirkan layanan yang cepat, efektif, dan efisien. Dinna Handini menekankan bahwa layanan terpadu bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi juga soal memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong optimalisasi pelayanan publik di seluruh badan publik di Indonesia, termasuk di sektor perguruan tinggi. Reformasi birokrasi yang dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menjadi pedoman utama dalam implementasi Zona Integritas di lingkungan PTN.
Dalam jangka panjang, UPI berkomitmen untuk memperluas capaian predikat WBK ke fakultas lain dan unit kerja di lingkungannya, dengan tujuan akhir mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik UPI secara menyeluruh. (CS)
