SIARAN PERS
Bandung, 21 Mei 2025 – Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kembali mencatatkan prestasi akademik dengan dikukuhkannya Prof. Dr. Ridwan Purnama, S.H., M.Si. sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Hukum dan Bisnis, Program Studi Pendidikan Bisnis. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Achmad Sanusi UPI, bersamaan dengan delapan guru besar lainnya, dan dihadiri oleh sivitas akademika, keluarga, serta kolega.
Dalam orasi ilmiahnya berjudul “Desain Hukum Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Perspektif Pendidikan Hukum”, Prof. Ridwan menekankan bahwa meskipun Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memiliki otonomi, penyusunan desain hukum pendidikannya tetap harus berlandaskan pada kerangka hukum nasional, seperti UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan hukum harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan di PTN-BH, yang mencakup aspek akademik maupun non-akademik. Kompetensi hukum—meliputi pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan teknis—menjadi kunci dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang sah dan efektif.
Desain hukum di PTN-BH, lanjutnya, bersifat tertulis dan hierarkis, dipengaruhi tiga faktor utama:
1. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan
2. Otonomi PTN-BH sebagai badan hukum
3. Political will pimpinan yang tertuang dalam visi-misi perguruan tinggi
“Desain hukum pendidikan bukan pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin tata kelola yang tertib, transparan, dan sesuai koridor hukum,” tegasnya.
Pengukuhan Prof. Ridwan memperkuat kontribusi FPEB UPI dalam pengembangan ilmu hukum pendidikan dan penguatan tata kelola perguruan tinggi yang berbasis hukum.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Kantor HUMAS UPI
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Gedung University Center lantai 6, Kampus UPI, Bandung.
Email: [email protected] | Telp: +6285133332559
https://berita.upi.edu/prof-dr-ridwan-purnama-s-h-m-si-desain-hukum-pendidikan-di-perguruan-tinggi-negeri-badan-hukum-dalam-perspektif-pendidikan-hukum/
