Siaran Pers
Bandung, 5 November 2026 – Menghadapi pemberlakuan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar (SD) mulai tahun ajaran 2027/2028, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bersama The Education University of Hong Kong (EdUHK) meluncurkan Joint Centre for English Language Education and Leadership. Pusat kolaborasi yang diluncurkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Jakarta, Kamis (5/11/2026), tersebut disiapkan untuk mendukung peningkatan kompetensi guru, pengembangan bahan ajar, serta kepemimpinan pendidikan melalui penelitian dan pengembangan berbasis data.
Pendirian pusat ini menjadi salah satu kontribusi UPI dalam menjawab tantangan implementasi kebijakan nasional pendidikan Bahasa Inggris di sekolah dasar. Kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan guru yang tidak hanya memiliki kemampuan berbahasa Inggris, tetapi juga kompetensi pedagogis untuk mengajarkan bahasa asing kepada peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025, Bahasa Inggris yang sebelumnya menjadi mata pelajaran pilihan akan menjadi mata pelajaran wajib di SD/MI atau sederajat mulai tahun ajaran 2027/2028. Perubahan kebijakan ini menuntut kesiapan satuan pendidikan, terutama dalam hal ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjalankan Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI) dengan sasaran 90.447 satuan pendidikan. Dalam perkembangan program tersebut, sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi dan 177 kabupaten/kota mengikuti pelatihan tahap awal pada 2026. Pada 5 November 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan bahwa sebanyak 58.482 guru sekolah dasar telah mengikuti pelatihan melalui program yang melibatkan 101 perguruan tinggi.
Dalam arahannya pada peluncuran Joint Centre, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi guru menjadi bagian penting dari persiapan implementasi pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar. Pemerintah menargetkan ketersediaan guru yang memiliki kemampuan memadai agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, kerja sama UPI dan EdUHK memiliki arti strategis karena dapat mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten. Ia juga berharap kerja sama yang telah dibangun pada tingkat kelembagaan tersebut dapat diwujudkan melalui program yang berkelanjutan, bukan berhenti pada penandatanganan perjanjian.
Rektor UPI Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A., mengatakan bahwa UPI sebagai perguruan tinggi yang memiliki kepakaran dalam bidang pendidikan merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kebutuhan nasional tersebut.
“Pemerintah memiliki rencana yang sangat ambisius untuk memperkenalkan pembelajaran Bahasa Inggris kepada siswa kelas III sekolah dasar. Namun, tantangannya adalah saat ini sebagian besar sekolah belum memiliki guru khusus Bahasa Inggris dan pembelajaran masih banyak ditangani oleh guru kelas. Karena itu, UPI merasa memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan mendukung perubahan ini,” ungkapnya.
Didi menjelaskan bahwa Joint Centre akan mengembangkan tiga fokus kegiatan. Pertama, penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar. Kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Ketiga, penelitian dan pengembangan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran serta memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
Dalam pelaksanaannya, UPI akan memanfaatkan kepakaran akademik Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) dan dukungan keilmuan EdUHK untuk mengembangkan materi pembelajaran dan pelatihan yang sesuai dengan kondisi pendidikan Indonesia. Pendekatan tersebut juga akan mempertimbangkan pengalaman praktik pendidikan di Hong Kong sebagai bahan pembelajaran dan adaptasi.
Selain pelatihan, penelitian akan menjadi bagian penting dalam mengukur hasil program. Melalui dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI), pusat ini akan mengembangkan perangkat untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik secara berkala. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran dari waktu ke waktu sehingga perbaikan dapat dilakukan berdasarkan data, tanpa harus menunggu evaluasi pada akhir program.
UPI juga telah menyiapkan ruang kegiatan di lingkungan FPBS, tim akademik pengelola, serta dukungan pendanaan melalui skema penelitian internal universitas.
Presiden EdUHK Prof. John Lee Chi-Kin, JP, menyampaikan bahwa kolaborasi kedua universitas akan menggabungkan pengalaman dan kepakaran dalam pendidikan Bahasa Inggris, pengembangan kurikulum, serta kepemimpinan pendidikan.
“Melalui Joint Centre ini, kami berharap dapat memadukan pengalaman dan keunggulan kedua universitas untuk memajukan pendidikan Bahasa Inggris, mengembangkan kepemimpinan pendidikan, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi para pendidik dan peserta didik,” ujarnya.
John Lee menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan Bahasa Inggris perlu didukung tiga aspek kepemimpinan, yaitu system leadership, school leadership, dan subject leadership. Ketiganya mencakup kepemimpinan pada tingkat sistem pendidikan, satuan pendidikan, dan mata pelajaran sehingga pelaksanaan kebijakan dapat terhubung dengan praktik pembelajaran di sekolah.
Masih menurutnya. kedua universitas juga akan melaksanakan penelitian bersama serta berbagi pengalaman dan hasil evaluasi untuk mendukung pengembangan program pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia.
Kebutuhan pengembangan kompetensi guru juga terlihat dari kondisi sejumlah sekolah dasar di Bandung yang menjadi bagian dari penjajakan awal UPI. Dekan FPBS UPI, Prof. Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D., menjelaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut dipilih untuk mewakili variasi capaian pembelajaran, mulai dari sekolah dengan capaian tinggi, menengah, hingga yang masih memerlukan peningkatan. Masih menurut Wawan,pemetaan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata sekolah sebelum menyusun materi pembelajaran dan pelatihan guru.
Kepala SDN 196 Sukarasa, Kota Bandung, Ihat Solihat, mengungkapkan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris di sekolahnya saat ini masih dilaksanakan oleh guru kelas karena belum tersedia guru khusus Bahasa Inggris.
“Selama ini pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah kami ditangani oleh guru kelas. Karena bukan guru yang memiliki latar belakang khusus Bahasa Inggris, pembelajarannya masih terbatas. Kami berharap melalui kerja sama ini guru-guru dapat memperoleh pelatihan sehingga lebih profesional dan anak-anak tidak hanya menguasai kosakata, tetapi juga mampu berbicara, menyimak, dan memahami bacaan dalam Bahasa Inggris,” jelasnya.
Melalui pendirian Joint Centre for English Language Education and Leadership, UPI menempatkan keilmuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai kontribusi terhadap implementasi kebijakan pendidikan nasional. Ke depan, program akan dikembangkan secara bertahap melalui penyusunan bahan ajar, pelatihan dan pendampingan guru, penelitian bersama, serta evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan.
Hasil pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan berbasis bukti bagi peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar. Dengan demikian, persiapan penerapan kebijakan Bahasa Inggris wajib pada tahun ajaran 2027/2028 tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kurikulum, tetapi juga pada kesiapan guru, kualitas proses pembelajaran, dan pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Indonesia.
—
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Gedung Sadarjoen Siswomartojo (University Center) lantai 6, Kampus UPI, Bandung.
Email: [email protected] | Telp: +6285133332559
